Kontrak Kostruksi 2

Kendala, Isi Kontrak (Kerancuan, Salah Pengertian, Benturan)
Tidak jarang pelbagai kontrak konstruksi seperti mengandung hal-hal rancu, salah pengertian, benturan pengertian, dan sebagainya.
a. Hal-hal yang rancu:
  1. Kontrak dengan sistem pembayaran pra pendanaan penuh dari Kontraktor(Contractor’s full prefinance) dianggap Kontrak Rancang Bangun (Design Build/Turn Key)
  2. Penyelesaian Sengketa: Pengadilan atau Arbitrase (dalam kontrak keduanya disebut secara jelas).
b. Salah Pengertian
Salah satu salah pengertian yang sering terjadi dalam suatu kontrak konstruksi adalah Kontrak Fixed Lump Sum Price.Karena ada kata-kata “fixed”, sering diartikan bahwa nilai kontrak tidak boleh berubah. Ini salah besar, sebab bila nilai kontrak tetap, bagaimana dengan perubahan pekerjaan.
c. Kesetaraan Kontrak
Umumnya Kontrak Konstruksl sampai saat ini belum mencapai predikat “adil dan setara” (fair and equal) layaknya suatu kontrak sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi dan PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Sebagai contoh:
  1. Apabila Penyedia Jasa lalai, pihaknya akan terkena sanksi berat, namun apabila Pengguna Jasa yang lalai, sanksinya ringan atau tidak ada sama sekali.
  2. Kelambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan sanksi (denda) tetapi kelambatan pembayaran tidak mendapat ganti rugi (interest bank)
Isi Kontrak Kurang Jelas
Sering kali pengertian yang dipakai dalam suatu kontrak konstruksi tidak jelas atau tidak diberi definisi, misalnya:
  1. Jumlah hari pelaksanaan kontrak
    Kata “hari” ini harus dijelaskan apakah berhubungan dengan hari kerja atau hari kalender. Apabila hari kerja, berapa hari/minggu (5 atau 6 hari). Bila hari kalender, kalender yang mana (Tahun Syamsiah/Tahun Masehi atau Tahun Komariah/Tahun Arab). Hal ini membawa konsekuensi cukup serius.
    Bila hari yang dihitung hanya hari kerja 5 hari, maka akan ada 52 minggu x 2 hari = 104 hari yang tidak dihitung/sebagai hari untuk bekerja. Ini masih ditambah hari libur resmi yang tak kurang dari 15 hari. Dalam hal ini barangkah cara orang Barat dapat kita tiru, yaitu menghitung waktu pelaksanaan dalam hari Kalender Gregorius(Gregorian Calendar Days) yang berarti 365 hari per tahun (kecuali tahun kabisat 366 hari), 7 hari seminggu.
  2. Kerancuan dalam penetapan saat mulai pelaksanaan pekerjaan apakah sejak tanggal kontrak, tanggal Surat Perintah Kerja atau saat Penyerahan Lahan yang biasa disebut Site Possesion. Hal ini akan berakibat fatal di kemudian hari apabila terjadi kelambatan penyelesaian pekerjaan.
  3. Dokumen kontrak tidak lengkap dan isi dokumen bertentangan satu sama lain sehingga meyulitkan pelaksanaan.
  4. Pengawasan kontrak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen Konstruksi tidak berjalan/berfungsi optimal. Pengguna Jasa sering mencampuri secara langsung pelaksanaan di lapangan yang sesungguhnya sudah didelegasikan kepada Manajer Konstruksi sebagai Pengawas Lapangan. Hal ini akan menyulitkan Penyedia Jasa.
Sumber: Buku “Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia” – Ir. Nazarkhan Yasin.

Comments are closed.

%d bloggers like this: